Ahlan wa Sahlan

Anda berada dalam ruang pendidikan, pembelajaran, dan kebahasa-Araban. Blog ini menjadi tempat sharing pengalaman dan pengetahuan tentang apa saja yang terkait dengan pendidikan, pembelajaran, dan bahasa Arab. Berikan komentar dan argumentasi anda tentang topik-topik yang aktual dan menarik untuk dikaji. Semoga pendidikan kita dapat lebih maju dan berkualitas.
Showing posts with label madrasah. Show all posts
Showing posts with label madrasah. Show all posts

Saturday, January 17, 2009

Implikasi UU BHP terhadap Pengembangan Madrasah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Otonomi daerah telah lama digulirkan oleh pemerintah. Kelengkapan regulasi juga telah dibuat dengan bentuk undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah (PP). Namun demikian dalam realitasnya di masyarakat masih ditemukan banyak permasalahan yang belum dapat teratasi. Berbagai efek negatif juga bermunculan akibat adanya otonomi daerah, seperti tumbuh suburnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tingkat daerah. Proses pilkada yang masih terus saja menimbulkan konflik horizontal, dan berbagai penyalah gunaan kekuasaan di tingkat daerah. Hal ini juga terjadi dalam dunia pendidikan seperti dalam proses pengangkatan kepala sekolah atau proses mutasi pegawai yang sarat dengan nuansa politis.

Desentralisasi pendidikan telah dilakukan terutama di tingkat dasar dan menengah. Namun demikian proses desentralisasi pendidikan ini belum dapat berjalan secara baik. Salah satu sebabnya adalah karena kebijakan pendidikan secara nasional masih ditangani secara terpisah oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Dengan dualisme kebijakan tersebut berakibat pada perbedaan perlakuan terhadap implementasi otonomi daerah. Madrasah yang berada di bawah Departemen Agama sampai saat ini masih menganut sistem sentralistik. Akibatnya banyak persoalan di lapangan yang muncul akibat perbedaan kebijakan tersebut.

Berbagai permasalahan di madrasah seolah menjadi persoalan mereka sendiri. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat belum mampu berbuat banyak untuk pengembangan madrasah, sementara itu pemerintah daerah tidak mau ikut campur dalam menangani madrasah karena merasa bukan wilayahnya. Pada saat persoalan pengembangan madrasah tertangani, sekarang telah muncul Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang sejalan dengan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi. Dengan undang-undang tersebut, tentu saja sistem manajemen madrasah akan mengalami perubahan. Namun demikian masih perlu dikaji secara mendalam tentang peluang pengembangan madrasah tersebut. Makalah ini mencoba untuk memberikan kajian tersebut secara singkat.

B. Permasalahan

1. Bagaimana konsep mendasar UU BHP dan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pendidikan?

2. Bagaimana posisi madrasah dalam dalam konteks UU BHP dan otonomi daerah?

3. Bagaimana alternatif pengembangan madrasah yang ideal setelah adanya UU BHP?

C. Sistematika Pembahasan

Untuk menjawab tiga permasalahan tersebut, maka dalam makalah ini dikaji secara sistematis dimulai dari pendahuluan yang berisi dasar pemikiran, permasalahan, dan sistematika pembahasan. Pada bab kedua berisi kajian terhadap konsep otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Kedua konsep tersebut akan dikaji dari aspek filosofis, historis, dan keterkaitan desentralisasi pendidikan dengan BHP.

Pada bagian berikutnya dibahas tentang posisi madrasah dalam konteks UU BHP dan otonomi daerah. Kajian ini menyoroti madrasah sebagai “korban” dualisme kebijakan, dan desentralisasi manajemen madrasah sebagai keniscayaan. Pada bagian selanjutnya dikaji tentang madrasah menuju BHP, dan pada bab ketiga disampaikan kesimpulan dan penutup.


BAB II

PEMBAHASAN

A. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan

1. Landasan Filosofis

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen, John Codd, dan Anne-Marie O’Neil, kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi, bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi (H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 267). Lebih lanjut Tilaar mengutip pendapat Olsen dkk (2000: 1-2) yang mengatakan: “… education policy in the twenty-first century is the key to global security, sustainability and survival…education policies are central to such global mission…”. Karena kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik, maka kebijakan pendidikan harus sejalan dengan kebijakan publik.

UUD 1945 pasal 31 ayat 4 menyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab negara, dengan demikian sudah semestinya jika pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah. Fakta sejarah Indonesia menunjukkan bahwa realisasi dari tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan ini belum dapat dilakukan secara penuh. Salah satunya disebabkan karena sangat luasnya wilayah Indonesia dengan kondisi sosio-kultural dan demografisnya yang sangat beragam. Belum lagi dengan jumlah penduduk yang sangat besar, sementara prioritas pemerintah dalam perencanaan anggaran belum memprioritaskan pada pendidikan di urutan pertama.

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan pemerintah adalah melakukan pelimpahan wewenang dan pembagian tanggung jawab pengelolaan pendidikan kepada pemerintah daerah. Apalagi otonomi daerah telah digulirkan, sehingga kebijakan pengelolaan pendidikan juga mengiringinya dengan sistem desentralisasi meskipun tidak sepenuhnya. Menurut Tilaar (2002: 20) desentralisasi pendidikan sangat urgen karena berkaitan dengan tiga hal, yaitu; (a) pembangunan masyarakat demokrasi, (b) pengembangan social capital, dan (c) peningkatan daya saing bangsa.

2. Perubahan Paradigma Manajemen Pendidikan; Sentralistik - Desentralistik

Dalam perspektif sejarah, di Indonesia telah beberapa kali dilakukan perubahan paradigma manajemen pendidikan antara sentralisasi dan desentralisasi. PP No. 65 tahun 1951 telah memberikan sebagian wewenan kepada daerah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar, dan hal ini mendapat wadahnya dalam UU No. 5 tahun 1974 mengenai pemerintahan di daerah yang menjurus kepada otonomi daerah. Sebaliknya PP No. 28 tahun 1990 kembali cenderung ke arah sentralistik. Hal ini dikarenakan PP tersebut keluar dari UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional (H.A.R. Tilaar, 2001: 31).

Undang-undang tentang sisdiknas tersebut diperbaharui dengan keluarnya UU tahun 2003, kemudian dikuatkan oleh UU No. 32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum itu sebenarnya telah dikeluarkan UU No. 23 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dan PP no. 25 tahun 2000 tentang pelimpahan wewenang pemerintahan dan propinsi sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam PP tersebut disebutkan adanya 7 hal yang masih dipegang oleh pemerintah pusat, yaitu; (1) standar kompetensi siswa dan pengaturan kurikulum serta penilaian secara nasional, (2) standar materi pelajaran pokok, (3) gelar akadeik, (4) biaya penyelenggaraan pendidikan, (5) penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa/mahasiswa, (6) benda cagar budaya, dan (7) kalender akademik (E. Mulyasa, 2002: 194-214). Kebijakan terakhir yang dikeluarkan pemerintah adalah UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang disahkan pada tanggal 17 Desember 2008. Meskipun demikian UU BHP ini masih menuai pro dan kontra serta belum dapat diterapkan karena belum dikeluarkan PP-nya.

Abdul Azis Wahab (2008: 290-291) mengemukakan bahwa manajemen pendidikan desentralistik menjadikan kewenangan pemerintah (pusat) posisinya lebih besar dari pada penetapan kebijakan yang bersifat norma, standar kriteria, dan prosedur, sedangkan kewenangan pelaksanaannya hanya terbatas pada kewenangan yang bertujuan; (a) mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara, dan (b) menjamin kualitas pelayanan umum yang setara bagi semua warga negara. Lebih lanjut beliau mengutip pendapatnya Djam’an Satori (2000) bahwa tantangan yang perlu direspon dalam otonomi pengelolaan pendidikan daerah di kabupaten/kota adalah:

a. Menjamin layanan pendidikan sebagai investasi sosial dengan tetap memperhatikan bidang hasil pokok pengelolaan pendidikan.

b. Memposisikan pembangunan pendidikan secara sinergik dengan bidang lainnya.

c. Pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan daerah.

d. Pengelolaan sarana dan prasarana.

e. Menjamin dan meningkatkan profesionalesme pengelola pendidikan.

f. Kepemimpinan pendidikan.

g. Manjamin dan meningkatkan akuntabilitas publik.

h. Membangun struktur organisasi pendidikan yang fungsional yang manjamin kesatuan komando, kejelasan fungsi, efisiensi, serta kecepatan dan ketepatan layanan.

i. Membangun partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sam M. Chan dan Tuti T. Sam (2005: 2) memberikan analisis bahwa sebenarnya banyak daerah di Indonesia yang belum siap untuk menerima berbagai kewenangan, termasuk bidang pendidikan. Beberapa alasannya adalah; (a) SDM yang belum memadai, (b) sarana dan prasarana yang belum tersedia, (c) PAD yang sangat rendah, (d) secara psikologis, mental mereka terhadap perubahan belum siap, dan (e) mereka gamang atau takut dengan upaya pembaharuan.

3. Desentralisasi Pendidikan dan BHP

Desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah sehingga wewenang tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah, termasuk di dalamnya penentuan kebijakan perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan dan aparatnya (Moch. Idochi Anwar, 2004: 49). Lebih lanjut, beliau juga mengutip pendapat beberapa pakar. Ranis (1994) mengistilahkan desentralisasi dengan devolution, yaitu pemerintah pusat menyerahkan kekuasaan kepada pengambil keputusan di tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Varghese (1995) yang mengartikan desentralisasi sebagai devolution of power and authority untuk mempersiapkan dan melaksanakan perencanaan.

Desentralisasi pendidikan adalah sistem manajeman untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan kepada kebinekaan. Hal ini tepat diterapkan di Indonesia yang memiliki potensi dan karakteristik antar daerah yang berbeda-beda. Meskipun demikian tidak berarti menciutkan substansi pendidikan menjadi bersifat lokal, sempit dna berorientasi primordial yang dapat menumbuhkan sentimen kedaerahan. Jadi desentralisasi lebih diorientasikan kepada pelimpahan wewenang dan kekuasaan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengambil keputusan sendiri dalam bidang pendidikan tetapi tetap mengacu kepada tujuan pendidikan nasional (Moch. Idochi Anwar, 2004: 50-51).

UU BHP yang sempat mengalami pembahasan cukup lama dan sarat dengan pro dan kontra, akhirnya telah disahkan pada tanggal 17 Desember 2008. UU BHP ini sebenarnya sebagai kelanjutan dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Hal ini terutama nampak dari kebijakan di bidang pembiayaan pendidikan. Dalam UU BHP, pembiayaan pendidikan ditanggung secara bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dengan rambu-rambu prosentase yang telah ditetapkan.

Pemerintah sebagai yang bertanggung jawab dalam pembiayaan pendidikan berusaha untuk melimpahkan sebagian tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah. Hal ini wajar dilakukan karena kebijakan otonomi daerah telah lebih dahulu dilaksanakan. Artinya, pemerintah daerah telah memiliki anggaran sendiri yang salah satunya adalah untuk pembiayaan pendidikan. Dengan UU BHP ini, maka posisi pemerintah daerah dan pusat adalah share dalam pembiayaan pendidikan. Terlepas dari adanya ketidak seimbangan antar daerah dalam PAD-nya, bahwa kebijakan ini tidak berarti pemerintah ingin cuci tangan dari tanggung jawabnya terhadap pendidikan, tetapi lebih pada upaya untuk melakukan regulasi di bidang pendidikan secara nasional sehingga tidak terjadi jurang pemisah yang terlalu dalam antara satu lembaga pendidikan dengan yang lain, antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal ini telah diatur secara rinci pada pasal 33 sampai 38.

B. Posisi Madrasah dalam Konteks UU BHP dan Otonomi Daerah

1. Madrasah sebagai “Korban” Dualisme Kebijakan

Kebijakan pendidikan di Indonesia sebenarnya masih dualistik, yaitu adanya Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dengan Departemen Agama (Depag) yang sama-sama menangani pendidikan. Ironisnya, meskipun keduanya sama-sama menangani pendidikan, kebijakan yang diambil kurang berimbang dan seringkali berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi. Misalnya dalam penerapan desentralisasi pendidikan, pelaksanaan sertifikasi guru dan dosen, pembiayaan pendidikan, pembukaan program studi di perguruan tinggi, penerimaan pegawai, dan sebagainya.

Kebijakan desentralisasi pendidikan yang sudah dijalankan di Indonesia sampai saat ini sebenarnya baru pada lembaga pendidikan di bawah Departemen Pendidikan Nasional, yaitu mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Sementara untuk madrasah yang berada di bawah Departemen Agama masih sentralistik. Sedangkan untuk perguruan tinggi masih sama-sama sentralistik. Akibat dari ketidak samaan kebijakan di tingkat pendidikan dasar dan menengah tersebut mengakibatkan adanya perlakuan terhadap lembaga pendidikan yang tidak sama.

Salah satu contoh, ketika sekolah-sekolah yang berada di bawah Diknas menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, maka sekolah mendapatkan alokasi dana dari APBD yang dialokasikan mulai dari subsidi pengembangan fisik sampai dengan penggajian para tenaga pendidik dan kependidikan serta bantuan bagi para siswa. Bahkan beberapa daerah telah menerapkan sekolah gratis. Hal tersebut tidak dirasakan oleh madrasah dengan alasan tidak menjadi tanggung jawab pemda karena masih sentralistik. Hal tersebut juga berimbas pada proses pengangkatan pegawai yang masih sentralistik sehingga meskipun pada realitasnya madrasah sangat kekurangan tenaga pendidik, pemda tidak dapat memberikan solusi selama pemerintah pusat (Depag) tidak mengangkatnya. Akibatnya, banyak madrasah yang harus mengangkat tenaga pendidik honorer yang penggajiannya harus dialokasikan sendiri oleh sekolah. Kondisi seperti ini sangat kontras jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum yang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dan daerah.

Kebijakan tentang penyamaan antara madrasah dengan sekolah umum telah dikeluarkan sejak masa Menteri Pendidikan Malik Fajar. Dengan kebijakan tersebut berarti madrasah bukan lagi sekolah umum yang bercirikan Islam, sebagaimana konsep yang dilontarkan pada masa Menteri Agama Tarmidzi Taher (Muhaimin, 2003: 177), tetapi madrasah adalah sama dengan sekolah umum, hanya induknya saja yang berbeda, yaitu Depag dan Diknas. Kebijakan tersebut juga berlaku untuk perguruan tinggi. Namun demikian pada realitasnya masih terjadi dikotomi dan diskriminasi. Salah satu contoh, pada PTU dibuka program studi PGSD, dan pada PTAI dibuka program studi PGMI. Orientasi dari keduanya adalah sama-sama mendidik calon guru kelas. PTU membuka program studi pendidikan bahasa Inggris, dan PTAI membuka tadris bahasa Inggris yang keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu mencetak para calon guru bahasa Inggris. Tetapi ternyata pada saat penerimaan CPNS terjadi diskriminasi, yaitu alimni PTAI tidak dapat mendaftar di sekolah umum, sedangkan alumni PTU dapat mendaftar di sekolah umum maupun madrasah, dan masih banyak contoh lain yang pada akhirnya lembaga pendidikan di bawah Depag-lah yang “dirugikan”.

2. Desentralisasi Manajemen Madrasah Sebagai Keniscayaan

UU BHP yang baru saja disahkan bisa jadi merupakan angin segar bagi madrasah. Dengan adanya pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan, bisa jadi akan mampu membuka peluang madrasah untuk mendapatkan tempat yang sama dengan sekolah umum lainnya di daerah. UU BHP telah mangamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi penyelenggaraan pendidikan dari setiap BHP. Hal tersebut berarti juga berlaku untuk madrasah apabila telah menjadi BHP.

Persoalan yang masih menjadi ganjalan adalah, keberadaan madrasah yang masih menjadi tanggung jawab Depag secara sentralistik. Dengan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam pasal-pasal UU BHP, maka dapat dipahami bahwa pemberlakuan BHP tersebut secara otomatis akan menghilangkan sentralisasi pendidikan. Hal itu berarti madrasah yang telah manjadi BHP tidak lagi sentralistik tetapi desentralistik.

C. Pengembangan Madrasah Menuju BHP

Dalam UU BHP telah dirumuskan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan, yaitu pada pasal 4 ayat 2 yang meliputi;

1. Otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non-akademik,

2. Akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang dijalankan badan hukum pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

3. Transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan,

4. Penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan,

5. Layanan prima, yaitu orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan formal yang terbaik demi kepuasan pemangku kepentingan, terutama peserta didik,

6. Akses yang berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya,

7. Keberagaman, yaitu kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan pemangku kepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya,

8. Keberlanjutan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan formal kepada peserta didik secara terus-menerus, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan,

9. Partisipasi atas tanggung jawab negara, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tanggung jawab negara.

Dengan sembilan prinsip yang harus dimiliki dalam pengelolaan BHP tersebut, maka madrasah harus mulai mempersiapkan diri. Kondisi riil madrasah secara umum pada saat ini masih membutuhkan banyak perbaikan. Persoalan-persoalan yang dihadapi cukup kompleks, terutama bagi madrasah swasta, yaitu mulai dari kekurangan SDM, kecilnya anggaran yang dimiliki, rendahnya kualitas input, rendahnya daya saing, dan sebagainya. Dengan kondisi yang ada pada saat ini, maka ada beberapa hal yang harus segera dilakukan oleh madrasah.

1. Reorientasi visi dan misi lembaga. Untuk melakukan reorientasi visi dan misi lembaga ini diawali dengan needs analysis untuk menemukan kebutuhan sebenarnya yang akan dipenuhi melalui lembaga pendidikan tersebut. Dengan demikian madrasah tidak hanya berorientasi pada upaya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dan diidealkan dari sudut pandangan pengelola, tetapi benar-benar berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

2. Standarisasi mutu pembelajaran. Untuk mewujudkan mutu pembelajaran yang baik, perlu dibuat standarisasi yang meliputi standar proses dan standar isi. Dari standarisasi ini kemudian dikembangkan model dan strategi pembelajaran yang sesuai. Dengan standarisasi mutu pembelajaran ini, maka semua yang terlibat dalam proses pembelajaran harus tunduk dan berusaha untuk mencapai indikator mutu yang ditetapkan.

3. Penguatan SDM. Salah satu kelemahan utama dari madrasah adalah kurangnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini disebabkan jumlah tenaga pendidikan yang berstatus PNS dengan kualifikasi yang memadai tidak sebanding dengan jumlah tenaga honorer yang dimiliki. Untuk itu proses penguatan SDM mutlak harus dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi di lembaga pendidikan masing-masing. Orientasi dari penguatan SDM ini adalah penguatan kompetensi baik sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai tenaga administrasi, maupun tenaga kependidikan yang lain.

4. Penguatan jaringan dan komunikasi. Salah satu kekuatan madrasah yang sudah ada selama ini adalah adanya basis masyarakat yang kuat. Namun demikian akar masyarakat tersebut seolah mulai tercabut dengan pergeseran minat masyarakat kepada sekolah-sekolah umum atau sekolah umum yang bercirikan Islam. Apabila madrasah ingin berkembang, maka harus kembali menguatkan jaringan dengan masyarakat dan mengkomunikasikan (mempromosikan) madrasah kepada masyarakat secara intent. Salah satu penyebab kurang diminatinya madrasah adalah karena kurang pandainya dalam mengemas dan mempromosikannya.

5. Akuntabilitas publik. Kepercayaan masyarakat kepada lembaga pendidikan salah satunya didasarkan pada akuntabilitas sekolah tersebut. Madrasah sudah seharusnya telah memiliki tradisi akuntabilitas yang baik, karena madrasah sudah terbiasa melibatkan masyarakat. Apabila akuntabilitas publik atau proses transparansi tidak dilakukan, maka masyarakat yang ikut terlibat mengembangkan madrasah lambat laun akan mundur dan menjauh dari madrasah.

Apabila lima hal tersebut dapat dilakukan secara baik, maka secara otomatis akan dapat meningkatkan citra lembaga di tengah-tengah masyarakat. Pada akhirnya, madrasah tidak akan dipandang sebagai lembaga pendidikan kelas dua, tetapi memiliki daya saing yang kuat dan menjadi pilihan dari masyarakat. Dalam bentuk bagan dapat digambarkan sebagai berikut:















BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. UU BHP dan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan. Proses pembiayaan pendidikan yang merupakan tanggung jawab negara kemudian dirubah menjadi sharring antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

2. Dengan diundangkannya BHP, maka madrasah memiliki peluang untuk dapat berkembang sebagaimana lembaga pendidikan yang berada di bawah diknas. Konsekuensi dari UU BHP tersebut bagi madrasah adalah berubahnya sistem manajemen sentralistik menjadi desentralistik.

3. Untuk mengembangkan madrasah dalam menyongsong berubahnya menjadi BHP, maka perlu dilakukan lima langkah strategis, yaitu; reorientasi visi dan misi lembaga, standarisasi mutu pembelajaran, penguatan SDM, penguatan jaringan dan komunikasi, serta akuntabilitas publik.

B. Kata Penutup

Demikianlah pembahasan makalah yang disajikan secara singkat ini, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan pengembangan madrasah dalam perspektif UU BHP dan otonomi daerah. Makalah ini masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik sangat diharapkan untuk kesempurnaannya. Semoga madrasah akan tetap eksis dan tidak akan kehilangan jati dirinya di tengah persaingan yang semakin berat ini.

DAFTAR REFERENSI

Abdul Azis Wahab, 2008, Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan; Telaah terhadap Organisasi dan Pengelolaan Organisasi Pendidikan, Bandung: Alfabeta.

E. Mulyasa, 2002, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: Rosdakarya.

H.A.R. Tilaar, 2002, Membenahi Pendidikan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta.

___________, 2001, Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan, cetakan kelima, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2008, Kebijakan Pendidikan; Pengantar untuk Memehami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhaimin, 2003, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, 2005, Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Moch. Idochi Anwar, 2004, Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan, Bandung: Alfabeta.

Syaiful Sagala, 2007, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Bandung: Alfabeta.

Syahrin Naishasy, 2006, Kebijakan Publik (Publik Policy), Menggapai Masyarakat Madani, Jogjakarta: Mida Pustaka.

Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan Tahun 2008.

Tuesday, November 25, 2008

MADRASAH DAN PESANTREN SEBAGAI INSPIRATOR MODEL PENDIDIKAN UNGGUL

A. Pendahuluan

Krisis multidimensional yang melanda Indonesia telah membuka mata kita terhadap mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, dan secara tidak langsung juga merujuk pada mutu pendidikan yang menghasilkan SDM itu sendiri. Meskipun sudah merdeka lebih dari setengah abad, akan tetapi mutu pendidikan Indonesia dapat dikatakan masih sangat rendah dan memprihatinkan. Hal tersebut setidaknya dapat kita ketahui dengan melihat 2 (dua) indikator sekaligus, yaitu indikator makro seperti pencapaian Human Develompement Index (HDI) dan indikator mikro seperti misalnya kemampuan membaca.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh UNDP pada Human Development Report 2005, ternyata Indonesia menduduki peringkat 110 dari 177 negara di dunia. Bahkan yang lebih mencemaskan, peringkat tersebut justru sebenarnya semakin menurun dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 1997 HDI Indonesia berada pada peringkat 99, lalu menjadi peringkat 102 pada tahun 2002, dan kemudian merosot kembali menjadi peringkat 111 pada tahun 2004. Menurut IMD (2000), dalam hal daya saing, Indonesia menduduki peringkat ke-45 dari 47 negara. Sedangkan, Singapura berada pada peringkat 2 dan Malaysia serta Thailand masing-masing pada urutan ke-25 dan ke-23. Terkait masalah produktivitas, terungkap bahwa produktivitas SDM Indonesia sangatlah rendah, hal tersebut setidaknya dikarenakan kurangnya kepercayaan diri, kurang kompetitif, kurang kreatif, dan sulit berprakarsa sendiri (selfstarter).

Kondisi terpuruknya kualitas SDM di Indonesia ini pada akhirnya adalah karena kualitas pendidikan di Indonesia yang masih rendah. Memang banyak sekolah yang memiliki kualitas bagus, tetapi jika dibandingkan dengan prosentase sekolah yang masih tergolong kurang maju jumlahnya belum sepadan. Apalagi jika melihat pada kualitas pendidikan madrasah yang sebenarnya merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Memang cukup ironis, bahwa sekolah yang telah memberikan banyak andil dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tersebut kurang mendapatkan perhatian dan penanganan yang baik dari pemerintah. Maka tidak mengherankan jika kemudian muncul kesan di masyarakat bahwa pendidikan madrasah merupakan lembaga pendidikan kelas dua.

Realitas tersebut sungguh sangat kontradiktif dengan semakin banyaknya bermunculan lembaga pendidikan umum yang bercirikan Islam di semua tingkatan. Padahal apabila dikaji secara seksama, sebenarnya konsep pengembangan sekolah-sekolah umum bercirikan Islam tersebut sadar atau tidak, langsung ataupun tidak sebenarnya telah mengadopsi model dan konsep pendidikan madrasah dan pondok pesantren.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perlu dikaji secara filosofis hakekat pendidikan madrasah dan bagaimana kontribusinya dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Makalah ini akan berupaya untuk mengungkapkan dan menganalisis konsep pendidikan madrasah dan bagaimana kontribusinya bagi pengembangan pendidikan di Indonesia, serta berusaha memberikan alternatif solusi guna pengembangan madrasah menjadi lembaga pendidikan yang bermutu.

B. Pembahasan

1. Perkembangan Madrasah

Perkembangan pendidikan Islam identik dengan perkembangan pondok pesantren. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran Islam dilaksanakan di pondok pesantren. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia relatif lebih muda dibanding pesantren. Ia lahir pada abad 20 dengan munculnya Madrasah Manba'ul Ulum Kerajaan Surakarta tahun 1905 dan Sekolah Adabiyah yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad di Sumatera Barat tahun 1909 (Malik Fadjar, 1998). Dengan konsep dikotomi keilmuan yang masih kuat, maka kualitas pendidikan Islam pada awal perkembangannya di Indonesia menjadi pendidikan kelas dua setelah pendidikan umum. Bahkan hal ini terus berkembang sampai saat ini, meskipun sebenarnya sejak masa Menteri Pendidikan Malik Fajar, telah diupayakan adanya kesetaraan antara pendidikan madrasah dengan pendidikan umum. Jadi madrasah bukan lagi sekolah umum yang bercirikan Islam, sebagaimana konsep yang dilontarkan pada masa Menteri Agama Tarmidzi Taher, tetapi madrasah adalah sama dengan sekolah umum, hanya induknya saja yang berbeda, yaitu Depag dan Diknas.

Pendidikan Islam sekarang ini dihadapkan pada tantangan kehidupan manusia modern. Dengan demikian, pendidikan Islam harus diarahkan pada kebutuhan perubahan masyarakat modern. Dalam menghadapi suatu perubahan, "diperlukan suatu disain paradigma baru di dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang baru, demikian kata filsuf Kuhn. Menurut Kuhn, sebagaimana dikutip oleh H.A.R.Tilar, (1998 : 245) apabila tantangan-tantangan baru tersebut dihadapi dengan menggunakan paradigma lama, maka segala usaha yang dijalankan akan memenuhi kegagalan". Untuk itu, pendidikan Islam perlu didisain untuk menjawab tantangan prubahan zaman tersebut, baik pada sisi konsepnya, kurikulum, kualitas sumberdaya insaninya, lembaga-lembaga dan organisasinya, serta mengkonstruksinya agar dapat relevan dengan perubahan masyarakat tersebut.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional (UUSPN), madrasah memiliki kedudukan dan peran yang sama dengan lembaga pendidikan lainnya (persekolahan). Namun demikian perhatian pemerintah terhadap keberadaan madrasah masih sangat kurang, bahkan menurut Yahya Umar menyebutnya sebagai "forgotten community". Pernyataan Yahya Umar tersebut bagi banyak orang mungkin mengejutkan, namun realitas membenarkannya. Berdasarkan data yang dikeluarkan Center for Informatics Data and Islamic Studies (CIDIES) Departemen Agama dan data base EMIS (Education Management Syatem) Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama, jumlah madrasah (Madrasah Ibtidaiyah/MI (SD), Madrasah Tsanawiyah/MTs (SMP) dan madrasah Aliyah/MA (SMA)) sebanyak 36.105 madrasah (tidak termasuk madrasah diniyah dan pesantren). Dari jumlah itu 90,08 % berstatus swasta dan hanya 9,92 % yang berstatus negeri.

Pada saat ini ada sekitar 15.000 pesantren dan sekitar 40.000 madrasah (termasuk yang ada didalam pesantren) yang tersebar di seluruh Indonesia. Data 2007 menunjukkan bahwa terdapat 23.517 Madrasah Ibtidaiyah, 93% adalah milik swasta. Madrasah Tsanawiyah berjumlah 12.054, 90% adalah milik swasta. Madrasah Aliyah berjumlah 4.687, 86% adalah milik swasta. Sebagai perbandingan, Sekolah Dasar yang dimiliki swasta hanya 6%. Kondisi fisik dan mutu madrasah swasta itu kebanyakan tidak memuaskan (H. Salahuddin Wahid, http://ponpes.tebuireng.net/ blog_view_2).

Kondisi status kelembagaan madrasah ini dapat digunakan untuk membaca kualitas madrasah secara keseluruhan, seperti keadaan guru, siswa, fisik dan fasilitas, dan sarana pendukung lainnya, karena keberadaan lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah di tanah air pada umumnya sangat tergantung kepada pemerintah. Atas dasar itu, tidak terlalu salah kalau dikatakan bahwa madrasah-madrasah swasta yang berjumlah 32.523 buah mengalami masalah yang paling mendasar yaitu berjuang keras untuk mempertahankan hidup, bahkan sering disebut lâ yamûtu walâ yahya (tidak hidup dan perlu banyak biaya (agar tidak mati)). Namun demikian, madrasah bagi masyarakat Indonesia tetap memiliki daya tarik. Hal ini dibuktikan dari adanya peningkatan jumlah siswa madrasah dari tahun ke tahun rata-rata sebesar 4,3 %, sehingga berdasarkan data CIDIES, pada tahun 2005/2006 diperkirakan jumlah siswanya mencapai 5, 5 juta orang dari sekitar 57 juta jumlah penduduk usia sekolah di Indonesia (Tobroni, 2007).

2. Karakteristik Dasar Pendidikan Madrasah dan Problematikanya

Pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang melatih perasaan murid-murid dengan cara begitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan, mereka dipengaruhi sekali oleh nilai spritual dan sangat sadar akan nilai etis Islam (Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, 1986 : 2). Menurut Abdurrahman an-Nahlawi, (1995 : 26) "Pendidikan Islam mengantarkan manusia pada perilaku dan perbuatan manusia yang berpedoman pada syariat Allah”.

Menurut Moh Athiya al Abrasyi (1970), tujuan umum pendidikan Islam yang asasi ialah : membentuk akhlak mulia, persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat, persiapan untuk mencari rezeki dan memelihara kemanfaatan, menumbuhkan sifat ilmiah kepada pelajar, menyiapkan pelajar kearah profesionalisme.

Pendidikan madrasah yang berbasis pesantren maupun yang tidak berbasis pesantren pada dasarnya memiliki karakter yang sama dalam beberapa hal, dan berbeda dalam hal yang lain. Namun demikian sebenarnya keduanya memiliki misi yang sama. Untuk itu dalam kajian ini karakteristik yang akan dijelaskan adalah karakteristik madrasah berbasis pesantren yang secara otomatis mencakup madrasah non pesantren.

a. Memiliki muatan kurikulum agama lebih banyak

Pada awalnya madrasah memiliki kurikulum pendidikan agama yang lebih banyak dibandingkan pendidikan umum dengan perbandingan 60 % dibanding 40%. Dengan perbandingan tersebut, menjadikan madrasah lebih kental dengan karakter ke-Islamannya. Namun demikian dengan adanya penyamaan antara madrasah dengan sekolah umum, menjadikan kurikulum madrasah berubah menyesuaikan sekolah umum dengan perbandingan pendidikan agama 30% dan pendidikan umum 70%. Hal ini berarti telah menghilangkan karakteristik madrasah yang selama ini dipertahankan. Apalagi dengan adanya ujian akhir nasional (UAN) yang tidak menggunakan standar tunggal untuk semua jenis sekolah, menjadikan madrasah ikut-ikutan sekolah umum untuk lebih berkonsentrasi pada bidang studi yang diikutkan dalam UAN. Dengan demikian lambat laun pendidikan agama semakin terpinggirkan.

Di sisi lain, justru semakin banyak sekolah umum yang mengembangkan diri menjadi sekolah berkarakter Islam. Hal ini dilakukan dengan menambah materi agama lebih banyak dan menambah jam pelajaran sampai dengan sore hari. Tidak hanya itu, tetapi juga menambah label sekolahnya menjadi sekolah unggulan atau terpadu. Sudah pasti, hal yang demikian semakin menambah terpuruknya kondisi madrasah karena para siswa yang tadinya lebih memilih madrasah karena pendidikan agamanya, sekarang beralih ke sekolah umum yang notabene lebih maju dan tetap mendapatkan pelajaran agama yang banyak.

b. Berbasis masyarakat

Madrasah sejak awal sejarah berdirinya, pada umumnya adalah bagian dari pondok pesantren atau setidaknya didirikan oleh masyarakat muslim. Dengan demikian sumber daya yang dibutuhkan madrasah juga berasal dari masyarakat. Bahkan sejak awal munculnya madrasah sampai dengan tahun 90-an, madrasah seakan-akan lembaga swadaya masyarakat yang tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Kebijakan pemerintah dengan menerapkan MBS (manajemen berbasis sekolah) atau community based school sebenarnya telah dimiliki dan diterapkan oleh madrasah sejak lama. Namun demikian pada saat ini nampaknya peran serta masyarakat dalam menopang penyelenggaraan madrasah sudah mulai berkurang. Munculnya kebijakan pemerintah untuk melarang sekolah menarik pungutan dan menggantinya dengan BOS (bantuan operasional sekolah) atau BOM (bantuan operasional madrasah) telah turut melunturkan karakteristik madrasah sebagai sekolah berbasis masyarakat.

c. Mengembangkan kurikulum berdasarkan kekhasan lembaga

Sebuah madrasah biasanya didirikan dengan kekhasan masing-masing. Ada yang memiliki kekhasan sesuai dengan organisasi keagamaan atau yayasan yang mendirikan, ada pula yang memiliki kekhasan sesuai dengan pondok pesantrennya. Misalnya ada madrasah ma’arif, mu’allimin, dan mu’allimat yang khas dengan NU-nya, atau madrasah Muhammadiyah, Persis, dan sebagainya.

Dengan kekhasan masing-masing tersebut, sudah barang tentu berimbas pada penyusunan kurikulum yang dikembangkan. Masing-masing mengembangkan kurikulum sesuai dengan visi-misi lembaganya masing-masing. Pola inilah yang pada saat ini dikembangkan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

d. Siswa tinggal di asrama/pesantren

Ciri khas madrasah pesantren adalah adanya asrama atau pondok untuk para santri atau siswanya. Model pembelajaran pesantren seperti ini sangat baik untuk pembentukan kepribadian siswa. Setiap hari siswa dibimbing untuk melakukan praktik peribadahan dan kegiatan keagamaan lainnya di samping pemahaman keagamaan yang cukup kuat. Dengan demikian pembelajaran agama tidak hanya dilakukan di kelas tetapi juga di luar kelas selama 24 jam.

Model sekolah berasrama ini kemudian diadopsi secara penuh oleh sekolah-sekolah umum dengan mengembangan sistem boarding school. Ada juga yang mengembangkan pola pesantren tersebut tetapi tidak penuh dengan menambah jam pelajaran sampai sore (full day school) yang ditekankan pada penambahan pemahaman dan pengamalan agama.

Dengan semakin banyaknya sekolah umum yang mengembangkan model madrasah pesantren tersebut, sekali lagi tidak menjadikan madrasah sebagai pelopor pengembangan model sekolah terpadu, tetapi justru tergeser dan tergusur oleh berbagai sekolah terpadu tersebut.

e. Penguasaan bahasa Arab (asing) sangat ditekankan

Ciri khas dari pesantren salaf (klasik) adalah adanya pembelajaran kitab kuning. Hal ini juga mewarnai sistem pembelajaran di madrasah. Hanya saja untuk pembelajaran di madrasah tidak mesti menggunakan kitab kuning. Meskipun demikian pembelajaran bahasa asing khususnya Arab sangat ditekankan. Di samping itu, karena madrasah juga mengikuti kurikulum yang dikembangkan di sekolah umum, maka juga diajarkan bahasa Inggris di madrasah. Dengan demikian, maka madrasah sebenarnya memiliki kelebihan dari sekolah umum di bidang penguasaan bahasa asing.

Dalam konteks sekolah umum pada saat ini, penekanan pada penguasaan bahasa asing tersebut juga dilakukan. Hal ini terutama diterapkan pada sekolah-sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI). Hanya saja yang membedakan adalah nasib madrasah yang telah mengembangan pembelajaran 2 bahasa asing tersebut tidak seberuntung sekolah-sekolah tertentu yang didesain menjadi SBI. Bahkan sampai saat ini belum ada madrasah yang dikembangkan menjadi SBI.

Hal tersebut sangat ironis kalau melihat potensi madrasah yang sebenarnya sudah cukup siap. Apalagi jika melihat pada anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk penyelenggaraan SBI tersebut, tentu saja madrasah pantas merasa iri. Kebijakan pemerintah mengenai SBI selain didukung secara konstitusi dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 50 ayat (3), dan juga - menurut Satria Dharma -, SBI merupakan proyek prestisius, karena akan dibiayai oleh Pemerintah Pusat 50%, Pemerintah Propinsi 30%, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 20%. Padahal, untuk setiap sekolahnya saja Pemerintah Pusat mengeluarkan 300 juta rupiah setiap tahun paling tidak selama 3 (tiga) tahun dalam masa rintisan tersebut (http/www.satriadharma.wordpress.com).

3. Alternatif Pengembangan Madrasah

Kondisi sebagian besar madrasah pada saat ini sedang menghadapi persoalan serius. Menurut Yahya Umar, pada saat masih menjabaat dirjend pendidikan Islam Depag, beliau mengatakan bahwa madrasah diibaratkan sebagai mobil tua sarat beban. Kurikulum madrasah adalah 130 % dari kurikulum sekolah karena komposisi kurikulum 70:30 (umum: agama) dan mata pelajaran umum madrasah sama dengan yang ada di sekolah. Apabila dilihat dari missinya, disamping sebagai sekolah juga sebagai lembaga dakwah. Sedangkan apabila dilihat dari kondisi guru, siswa, fisik dan fasilitas, dan faktor-faktor pendukung lainnya kondisinya serba terbatas, untuk tidak mengatakan sangat memprihatinkan. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa kondisi madrasah sebagian besar menghadapi siklus negatif atau lingkaran setan tak terpecahkan (unsolved problems): kualitas raw input (siswa, guru, fasilitas) rendah, proses pendidikan tidak efektif, kualitas lulusan rendah, dan kepercayaan stake holder terutama orangtua dan pengguna lulusan rendah.

Kondisi seperti itu membutuhkan penanganan yang serius guna melakukan perubahan menuju ke arah menyehatkan madrasah. Dalam rangka untuk menyehatkan madrasah tersebut, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana menjadikan karakteristik madrasah yang baik menjadi kekuatan penggerak untuk mendesain madrasah unggulan, dengan tetap mempertahankan/konsisten dengan karakteristiknya sendiri.

Kebijakan pemerintah untuk menyelenggaraan SBI (sekolah bertaraf internasional) mestinya juga dapat dilakukan terhadap madrasah. Jika dilihat dari sisi filosofis, kebijakan tersebut didasarkan pada filsafat eksistensialisme dan esensialisme (fungsionalisme). Aliran filsafat eksistensialisme berkeyakinan bahwa pendidikan harus menyuburkan dan mengembangkan eksistensi peserta didik seoptimal mungkin melalui fasilitas yang dilaksanakan melalui proses pendidikan yang bermartabat, pro-perubahan, kreatif, inovatif, dan eksperimentif, menumbuhkan dan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik (Kir Haryana, 2007).

Eksistensialisme berpandangan bahwa dalam proses belajar mengajar, peserta didik harus diberi perlakuan secara maksimal untuk mengaktualkan, mengeksiskan, menyalurkan semua potensinya, baik potensi (kompetensi) intelektual (IQ), emosional (EQ), dan Spiritual (SQ).

Sedangkan esensialisme menekankan bahwa pendidikan harus berfungsi dan relevan dengan kebutuhan, baik kebutuhan individu, keluarga, maupun kebutuhan berbagai sektor dan sub-sub sektornya, baik lokal, nasional, maupun internasional. Terkait dengan tuntutan globalisasi, pendidikan harus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing secara internasional. Dalam mengaktualkan kedua filosofi tersebut, empat pilar pendidikan, yaitu: learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be merupakan patokan berharga bagi penyelarasan praktek-praktek penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, mulai dari kurikulum, guru, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, hingga sampai penilainya.

Pengembangan madrasah juga perlu mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang meliputi; standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian (Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).

Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka secara konkrit upaya pengembangan madrasah tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

a. Pengembangan manajemen kelembagaan

Madrasah sebagai sebuah organisasi perlu melakukan pengembangan kelembagaan secara terus menerus. Sebuah pengembangan dalam organisasi memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah; terencana dan jangka panjang, berorientasi pada masalah, merefleksikan pendekatan sistem, berorientasi pada tindakan, melibatkan agen perubahan, dan melibatkan prinsip pembelajaran (Gobson, Ivancevich dan Donelly, dalam Abdul Azis Wahab, 2008: 318-319).

Dengan beberapa karakteristik tersebut, maka pengembangan madrasah perlu dilakukan secara sistemik dan sistematis. Misalnya dengan merumuskan kembali visi madrasah tersebut, kemudian merumuskan langkah-langkah yang strategis untuk mencapai misi tersebut. Tentu saja dalam hal ini perlu dipertahankan adanya karakteristik madrasah sebagai lembaga pendidikan yang menekankan pada aspek pembelajaran agama, memprioritaskan pada pendalaman dan pengamalan ajaran agama dengan akhlakul karimah sebagai indikatornya.

Madrasah mestinya tidak perlu terpengaruh oleh lembaga pendidikan lain yang bermunculan dengan berbagai label unggulannya. Hal ini dikarenakan pada umumnya sebenarnya justru mengadopsi sistem model madrasah secara tidak langsung. Untuk itu yang perlu dikedepankan adalah bagaimana membuat manajemen kelambagaan yang bagus kemudian mengkomunikasikannya kepada masyarakat.

b. Mempertahankan karakter utama madrasah

Berbagai karakteristik madrasah yang telah dikemukakan di atas merupakan kekuatan yang luar biasa dari madrasah. Untuk itu perlu dipertahankan agar karakteristik madrasah tidak luntur. Strategi yang dilakukan untuk mempertahankan karakteristik tersebut adalah dapat dilakukan dengan menggali dan mengoptimalkan setiap potensi yang dimiliki.

Misalnya, madrasah tetap mempertahankan muatan pendidikan agama 70% kemudian mengembangkan muatan pendidikan umum dari 30% menjadi 60% sesuai dengan kurikulum di sekolah umum. Artinya, muatan keagamaan tidak dikurangi, tetapi dipertahankan dan ditambah dengan muatan umum. Dengan demikian maka karakteristik madrasah tidak akan hilang. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan penambahan waktu (jam pelajaran), sehingga madrasah perlu mengembangkan model pembelajaran menjadi sampai sore hari. Apabila madrasah tersebut telah menjadi bagian dari pesantren, maka untuk mewujudkan hal ini akan lebih mudah. Dengan cara seperti ini, madrasah akan dapat menghasilkan output yang lebih baik dibandingkan sekolah umum yang bercirikan Islam, karena memiliki basis organisasi dan budaya yang lebih kuat.

Madrasah harus berani tampil dengan jati dirinya sendiri, tidak perlu mengorbankan materi agama untuk menambah materi umum hanya demi mengejar target pada UAN.

c. Peningkatan kualitas SDM

Untuk membentuk suatu organisasi yang kuat, maka dibutuhkan SDM yang berkualitas dan profesional. Demikian pula dengan SDM madrasah yang selama ini dijadikan alasan rendahnya mutu pendidikan. Alasan yang sering dikemukakan adalah sedikitnya guru yang PNS, pendidikan relatif rendah, dan kurang profesional. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu SDM.

Ricky W. Griffin, yang dikutip oleh Fred C. Lunenburg dan Allan C. Ornstein (2004: 595) mengemukakan berbagai alternatif teknik pengembanan profesionalisme. Di antara teknik tersebut yang mungkin relevan dan dapat dilakukan adalah; dengan pelatihan, on the job, simulasi, diskusi kasus, dan role playing.

Banyak aspek dari SDM madrasah yang dapat dikembangkan. Dari aspek manajemen, dapat dikembangkan kemampuan manajerialnya. Dari aspek guru dapat dikembangkan kemampuan pedagogisnya yang secara umum dapat dikaitkan dengan kemampuan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Dari aspek karyawan dapat dikembangkan kemampuan kinerja sesuai dengan job deskripsinya.

Proses pengembangan tersebut perlu dilakukan secara bertahap dan serius. Memang untuk melakukan suatu perubahan tidaklah mudah, karena pasti akan berhadapan dengan reaksi penolakan. Menurut teori medan kekuatan dari Kurt Lewin, sebagaimana dikutip oleh Nanang Fattah (2008: 40), bahwa setiap perilaku merupakan hasil keseimbangan antara kekuatan pendorong dengan kekuatan penolak. Individu mengalami dua hambatan utama untuk melakukan perubahan, yaitu tidak bersedia mengubah perilaku yang sudah mapan, dan perubahan itu hanya dalam waktu singkat (kembali ke pola perilaku lama). Untuk itu dibutuhkan tahapan, yaitu tahap pencairan, tahap pengubahan, dan tahap pembekuan.

C. Penutup

Dari pembahasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, kondisi madrasah pada saat ini memang masih mengalami ketertinggalan jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum. Bahkan madrasah kian terpinggirkan dengan semakin banyaknya sekolah umum yang bercirikan Islam berkembang secara lebih cepat. Sebuah hal yang sangat ironis manakala model pendidikan madrasah yang sudah cukup ideal tersebut tidak dapat dikembangkan dan diberdayakan menjadi sebuah desain madrasah yang unggul, tetapi justru diadopsi oleh sekolah umum dan dapat dikembangkan menjadi sekolah yang bermutu.

Untuk itu madrasah semestinya tidak perlu terpengaruh untuk mengikuti pola pengembangan sekolah umum yang dianggap lebih baik, sebaliknya madrasah justru perlu mempertahankan karakteristiknya dan mengembangkannya. Dalam hal ini, yang dibutuhkan madrasah sebenarnya adalah penguatan dan pengembangan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan mengembalikan ruh madrasah sebagai sekolah berbasis masyarakat dan berkarakteristik keagamaan yang kuat. Dengan demikian madrasah tidak hanya akan mampu bersaing dengan sekolah umum yang bercirikan Islam, tetapi justru akan menjadi sekolah Islam yang memiliki berkualitas dengan penguasaan pelajaran umum yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Wahab, Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan; Telaah terhadap Organisasi dan Pengelolaan Organisasi Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2008.

Abdurrahman an-Nahlawi, Ushulut Tarbiyah Islamiyah wa Asalabih fi Baiti wa Madrasati wal Mujtama', Dar al-Fikr al-Mu'asyr, Beirut-Libanon., Terj. Shihabuddin, Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.

Al-Abrasyi, Moh. Athiyah, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, Bulan Bintang. 1970.

Fadjar, M.A. Madrasah dan Tantangan Modernitas. Bandung: Mizan, 1998.

Fred C. Lunenburg, Allac C. Ornstein, Educational Administration; Concept and Practices, Belmont: Wadsworth/Thomson Learning, 2004.

H.A.R. Tilar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21, Tera Indonesia, Magelang, Cet. I, 1998.

H. Salahuddin Wahid, Reorientasi Makna Pendidikan Pesantren Bagi Pembentukan Karakter Keilmuan Dan Keislaman Santri. http://ponpes.tebuireng.net/blog_view_2, tanggal 16-8-2008

Kir Haryana. 2007. Konsep Sekolah Bertaraf Internasional (artikel). Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cetakan kesembilan, 2008.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Syed Sajjad Husaian dan Syed Ali Ashraf, Crisis Muslim Education"., Terj. Rahmani Astuti, Krisis Pendidikan Islam, Risalah, Bandung, 1986.

Tobroni, Percepatan Peningkatan Mutu Madrasah, artikel. 2007.